KTNP Transfer Pricing Transfer Pricing Indonesia | Best Transfer Pricing Web

LoginRegister
Home » Ask & Comment » Karianton Tampubolon
Bahasa IndonesiaEnglish (United Kingdom)
A+ R A-
Karianton Tampubolon

Karianton Tampubolon

Hi, my name is Anton, I am a Transfer Pricing Specialist, has 15 years experience work in oil and gas industry, coal company and heavy equipment for MNC Corporation like, Emeco International, Chevron and Multi Harapan Utama. I  holder some prestigious professional license in Indonesia like as a registered accountant, registered tax consultant, certified public auditor for Indonesian state own corporation and a tax lawyer.

Website URL: http://www.ktnp-transferpricing.com E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Transfer pricing dan prilaku harga

Thursday, 29 November 2012 13:46 Published in Article - Transfer Pricing

A transfer price is the price charged for a component by selling division to the buying division of the same company[1]. Transfer price adalah harga yang dikenakan atas perolehan sebuah komponen oleh divisi penjualan kepada divisi pembelian dalam perusahaan yang sama. Defenisi yang kemukakan oleh Hansen dan Mowen ini belum lengkap karena masih terbatas pada pertukaran antara divisi pada entitas yang sama.

Transfer pricing didefenisikan sebagai suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (selling division) dan biaya divisi pembeli (buying divison). (Henry Simamora, 1999:272). Transfer pricing sering juga disebut dengan intracompany pricing, intercorporate pricing, interdivisional atau internal pricing yang merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar anggota (grup perusahaan).

Definisi transfer pricing dari sisi perpajakan adalah penetapan harga untuk tujuan intra perusahaan yang terjadi pada perusahaan afiliasi. Defenisi tersebut sesuai dengan apa yang dikemukan oleh willey sebagai berikut:” Transferpricing,for tax purposes, is the pricing of intercompany transactions that take place between affiliated businesses” (Willey, 2004: 3). Penentuan harga transfer (transfer pricing) adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.[2]

Menurut penulis transfer pricing adalah transaksi pertukaran produk atau jasa yang terjadi diantara dua entitas yang berbeda dalam suatu grup perusahaan. Pertukaran produk diantara divisi penjual dan divisi pembeli dalam satu entitas yang sama tidak dapat dikatakan sebagai transfer pricing karena secara teknis masih dalam satu entitas pelaporan yang sama. Penulis menekankan defeinis transfer pricing pada unsur entitas yang berbeda tetapi pada satug grup yang sama. Bila dipisahkan komponen defenisi transfer pricing akan menjadi unsur-unsur berikut ini:

  • adanya pertukaran (pembelian atau penjualan)
  • entitas yang berbeda,
  • dan dalam grup yang sama

Tanpa ketiga unsur utama diatas, penulis berpendapat defenisi transfer pricing tidak akan lengkap. Dengan adanya faktor kewajiban perpajakan dalam suatu perusahaan menjadikan defenisi transfer pricing menjadi bertambah. Sudut pandang perpajakan terhadap pertukaran yang terjadi diantara grup perusahaan yang sama tendensius negatif dari sisi penerimaan pajak pada suatu negara. Sudut pandang tersebut secara praktis dapat dirasakan pada negara Indonesia secara khusus dan umumnya telah mendunia. Cara pandang fiskus terhadap motif perpajakan atas setiap transaksi transfer pricing adalah wajar karena sebagai entitas perusahaan yang berorientasi profit secara otomatis memicu niat korporasi untuk meningkatkan laba perusahaan. Untuk mencegah dugaan sudat pandang yang negatif agar menjadi sudut pandang yang netral diperlukan alat pengungkapan yang memadai atas seluruh transaksi pertukaran yang terjadi pada intra grup perusahaan. Alat yang digunakan saat ini untuk mengungkapkan transaksi transfer pricing adalah dokumen transfer pricing.

Pemberian defenisi, menurut penulis harus netral dan tidak memihak apakah kepada fiskus atau wajib pajak. Maka penulis memberi defenisi transfer pricing dari sisi perpajakan adalah transaksi pertukaran produk atau jasa yang terjadi diantara dua entitas yang berbeda dalam suatu grup perusahaan dengan tujuan tertentu. Penambahan defenisi hanya pada “tujuan tertentu”. Tujuan tertentu ini pada konsep netral tidak selalu bermotif tujuan perpajakan yang secara umum menurunkan atau menaikan laba perusahaan. Dapat pula pada tujuan lain seperti orientasi strategi perusahaan dalam mendapatkan sumber produksi yang cukup, pemasaran yang efesien dan efekti serta tujuan lain yang tidak berkaitan dengan motif perpajakan. Penambahan unsur tujuan diperlukan memberi penegasan bahwa transfer pricing sebagai adalah sebuah konsep netral. Sehingga penulis memberikan unsur lengkap dari transfer pricing dari tiga unsur menjadi empat unsur yaitu:

  • adanya pertukaran (pembelian atau penjualan)
  • entitas yang berbeda,
  • dan dalam grup yang sama,
  • dengan tujuan tertentu
  • Untuk mencegah pergeseran pendapatan dan biaya atas praktek kekurangwajaran, maka fiskus mengharuskan wajib pajak melakukan dokumentasi transfer pricing. Aktivitas yang dilakukan untuk mempersiapkan dan mengadakan dokumen yang tepat dengan sebuah tujuan untuk mengonfirmasi prinsip arm’s length disebut dokumentasi arm’s length. Harga wajar suatu barang atau produk sering di bandingkan kepada harga yang berlaku di pasar maka harga pasar menjadi rujukan utama untuk melihat kewajaran suatu transaksi dua entitas yang memiliki hubungan istimewa. Defenisi harga wajar menurut fiskus melihat kewajaran suatu harga berdasarkan jumlah nominal pertukaran antara pihak independen dengan pihak berelasi.
  • Menurut penulis harga wajar adalah harga yang diterapkan pada transaksi pertukaran barang atau jasa yang lepas dari motif keuntungan pihak entitas grup perusahaan. Penekanan penulis pada defenisi harga wajar terletak pada bentuk hubungan intra grup perusahaan bukan pada nilai nominal pertukaran. Perusahaan A bisa saja menjual sebuah produk sebesar harga x,  jauh dibawah harga pasar kepada entitas lain yang tidak memiliki hubungan istimewa. Harga pertukaran tersebut kendatipun jauh dibawah harga pasar (tidak lazim) tetapi karena transaksinya terjadi diantara dua entitas yang tidak mempunyai hubungan istimewa maka harga tersebut termasuk dalam kategori wajar. Keputusan perusahaan A memberikan harga sebesar nominal x (meskipun menurut umum tidak lazim) tetapi bagi pertimbangan perusahaan A dengan aspek tertentu seperti aspek pasar, aspek produksi, aspek marketing dan pertimbangan managemen serta hal lainnya, keputusan tersebut adalah lazim bagi perusahaan A. Bila harga yang sama terapkan oleh A kepada pembeli misalnya PT B yang merupakan afiliasi perusahaan A yang memiliki hubungan istimewa, maka harga x tersebut masuk dalam kategori harga tidak wajar atau tidak sesuai dengan prinsip kelaziman usaha. Inilah alasan penulis menekankan bahwa pemberian defenisi wajar tidaknya suatu harga pertukaran terletak pada bentuk hubungan pihak-pihak yang melakukan transaksi. Bentuk hubungan tersebut akan memotivasi pemberian harga yang tidak wajar. Keistimewaan hubungan yang dimiliki entitas perusahaan mengubah perilaku managemen dalam menetapkan harga pertukaran. Perilaku tersebut beriorientasi pada tujuan maksimasi profit secara keseluruhan dari grup perusahaan. Sebagai organisasi profit yang perduli pada going concern maka maksud perusahaan untuk maksimasi laba berdasarkan penetapan harga tersebut secara alamiah akan melakukan penetapan harga yang bias pada setiap transaksi yang terjadi diantaran entitas perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Penetapan harga yang bias ini dimungkinkan karena terdapat kendali dan tujuan bersama sebagai akibat dari keistimewaan bentuk hubungan tersebut. Penetapan harga secara bias tidak memiliki ruang gerak yang leluasa atau akses yang besar ketika transaksi terjadi diantara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa karena masing-masing entitas akan meningkatkan profit masing-masing perusahaan sehingga terjadi tawar menawar yang sangat kompetitif diantara penjual dan pembeli, sehingga membentuk suatu harga pertukaran yang wajar. Keadaan tawar menawar yang kompetitif tersebut tidak akan terjadi apabila antara penjual dan pembeli merupakan dua entitas yang memiliki bentuk hubungan istimewa. Penulis mengambarkan perubahan perilaku harga tersebut dengan gambar dibawah ini yang penulis sebut gambar perubahan perilaku harga karena bentuk hubungan.
  • Gambar : Perubahan Perilaku Harga-1
  • Gambar perubahan perilaku di atas menjelaskan bahwa semankin tinggi bentuk hubungan istimewa antara dua entitas yang bertransaksi maka semankin tinggi juga akses dan dorongan untuk merubah harga transaksi pertukaran dari dari harga wajar kepada harga tidak wajar.  Gambar tersebut dapat juga dibuat seperti berikut ini:
  • Gambar : Perubahan Perilaku Harga-2
  • Transfer pricing berkaitan erat dengan bentuk hubungan dua entitas yang melakukan transaksi. Tanpa adanya bentuk hubungan istimewa diantara dua entitas yang melakukan transaksi pertukaran barang atau jasa tidak maka tidak dapat dikatakan bahwa telah terjadi penerapan harga yang tidak wajar. Ketahui dulu hubungannya baru berbicara mengenai transfer picing dan kewajaran harga. Berbicara dan membahas dugaan penerapan ketidakwajaran harga pada sebuah transaksi tanpa mengetahui bentuk hubungan penjual dan pembeli adalah keliru. Bentuk hubunganlah penyebab semua motivasi perubahan harga ke arah yang tidak wajar dalam konteks perpajakan. Bentuk hubungan yang tidak ada (keadaan normal) tidak dapat melahirkan harga tidak wajar. Walaupun harga sebuah produk seharga nominal x jauh dibawah atau diatas harga pasar (tidak wajar) apabila tidak terdapat bentuk hubungan istimewa baik secara tertulis atas hubungan istimewa yang tidak tertulis diantara penjual dan pembeli maka harga nominal x tersebut adalah harga wajar. Harga pertukaran dengan nominal yang sama akan merubah sudut pandang fiskus dalam kaitan hukum transfer pricing ketika antara penjual dan pembeli memiliki hubungan isimewa. Jadi kewajaran suatu harga dalam kaitan transfer pricing berfokus pada suatu bentuk hubungan bukan pada nilai nominal pertukaran.


1] Mowen & Hansen, Managerial Accounting, 440

[2] Peraturan Dirjen Pajak PER - 32/PJ/2011, pasal 1 angka 8

Ask & Comment

Wednesday, 28 November 2012 16:45 Published in Article - Transfer Pricing
You can freely make a question here and offcourse with a good comment about all of Transfer Pricing Topic. We can discuss and make a resolution.
But you should login as a member to make a question or comment. If you not a member, please register through our register link at the top of the site.

Thank you.

ps. Member can answer or comment too for other member.

click here TO READ ALL OF THE ARTCILES

===========================================================================

Images Photo Gallery

Tax Audit on Transfer Pricing


Indonesia Tax Director has released the circulation letter number SE-07/PJ/2012 about the tax audit strategic. Based on that circulation letter, one of the tax audit object is the entities with the transfer pricing exposure. read more...

Indonesia Tax Model


Transfer pricing Study is a study which can be documented considering the international transactions between the two or more Associated Enterprises. read more...

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

LiveChat With Us

Office Address

Level 30th, South Tower
Sampoerna Strategic Square
Jl Jenderal Sudirman Kav. 45–46
Jakarta 12930, Indonesia
Phone :  (021) 2993 0808
Fax      :  (021) 2993 0888

Login

login